Karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sudah mempersiapkan tehnologi penjagaan pencemaran industri lewat Balai Besar Tehnologi Penjagaan Pencemaran Industri (BBTPPI).

Untuk mengatur efek negatif dari sampah industri, menurut dia, pengendalian sampah yang dibuat harus sesuai karakter dari sampah itu. Sebab sekarang ini perubahan tehnologi pengendalian sampah industri terus berubah searah dengan semakin tingginya persoalan lingkungan.

Ia sampaikan animo untuk BBTPPI yang sudah lakukan inovasi-inovasi tehnologi dalam pengendalian sampah industri, seperti PLANET 2020 (Pollution Prevention based on Anaerobic-Aerobic-Wetland Integrated Technology 2020). HAOP (Hybrid Advance Oxidation Process), Elektro-Flotasi, Online Pantauan Emisi (Adaptive Pantauan Sistem) serta Online Pantauan Air Sampah.

Disangka, pencemaran sungai Bengawan Solo mengambil sumber dari industri, peternakan itu serta sampah lokal. Widi mengatakan, berkaitan itu Gubernur Jateng memberi waktu satu tahun untuk industri mengatur pemrosesan sampahnya terhitung semenjak Desember 2019. Berarti, faksi industri cuma punyai waktu 3 bulan lagi.

“Industri besar rerata sudah mempunyai IPAL, cuma harus dinyatakan lagi apa IPAL-IPAL itu sudah efisien? Yakni sudah memproses sampah sampai penuhi baku kualitas dengan cara persisten,” katanya.

Persoalan tampil di IKM serta peternakan, yang banyaknya cukup banyak, hingga pemerintah harus bersinergi cari jalan keluarnya. Sebab membuat IPAL Komunal atau IPAL dengan cara mandiri serta pas buat adalah salah satunya jalan keluar yang tercepat.

“Kami sudah berkunjung ke 15 industri yang mempunyai potensi memiliki masalah dengan pemrosesan sampahnya. Termasuk juga BBTPPI akan lakukan pembinaan pada 26 industri yang Propernya masih Merah/Hitam.

Gagasannya, bimtek akan keluarkan referensi-rekomendasi dari tenaga pakar BBTPPI pada beberapa persoalan yang ditemui industri dalam operasional dan optimalisasi IPAL.

Saluran Sungai Bengawan Solo alami pencemaran berat. Dinas Lingkungan Hidup serta Kehutanan (DLHK) Propinsi Jawa Tengah menyebutkan pencemaran itu beresiko.